Bungonews.net, Bungo -Di tengah berbagai persoalan pelayanan publik yang masih membelit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bungo, kepala dinasnya, Toto Tohiruddin, justru kembali diberi tanggung jawab baru.
Meski telah memasuki masa menjelang pensiun, Toto Tohiruddin kini merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bungo, menggantikan Quswen Ikmal yang dipindahkan ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo.
Penunjukan tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan internal birokrasi. Pasalnya, kondisi Dukcapil Bungo sendiri masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait pelayanan administrasi kependudukan serta sejumlah jabatan struktural yang hingga kini masih kosong.
Secara aturan, penunjukan pejabat setingkat sebagai PLT di instansi lain memang merupakan kewenangan kepala daerah dan tidak melanggar regulasi. Namun, sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut seharusnya melalui pertimbangan matang oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Menurut mereka, Baperjakat mestinya melakukan penilaian terhadap kinerja, kemampuan, serta peluang bagi pejabat lain yang dinilai layak mengisi posisi tersebut. Tanpa kajian yang tepat, rangkap jabatan dikhawatirkan justru membuat kinerja instansi menjadi stagnan.
“Jika dipaksakan, instansi yang dipimpin bisa sulit berkembang. Risiko paling nyata adalah pelayanan publik yang tidak kunjung membaik,” ujar salah satu sumber di lingkungan pemerintahan.
Sebelumnya, kondisi Dukcapil Bungo sendiri sempat menjadi sorotan publik. Media ini pernah mempublikasikan laporan mengenai banyaknya jabatan kosong yang mempengaruhi kinerja dan pelayanan di Dukcapil Bungo.
Dari pantauan di lapangan, baik di Dukcapil maupun Disnakan Bungo, suasana internal disebut mulai kurang kondusif. Harmonisasi kerja dan semangat pegawai disebut menurun, apalagi keberadaan kepala dinas dinilai mulai jarang terlihat di kantor.
“Bapak jarang di kantor, kami juga jarang bertemu beliau,” ujar salah seorang pegawai di Dukcapil Bungo yang enggan disebutkan namanya.
Hal serupa juga dirasakan di lingkungan Disnakan. Seorang pejabat fungsional mengaku bingung dengan kondisi kepemimpinan saat ini.
“Begini lah kondisinya, susah untuk diungkapkan,” kata sumber tersebut singkat.
Ia menambahkan, meskipun penunjukan PLT merupakan kewenangan kepala daerah, tetap diperlukan kajian kelayakan oleh Baperjakat agar roda organisasi tidak berjalan stagnan hingga ditunjuknya pejabat definitif.
“Penunjukan PLT memang kewenangan kepala daerah, tapi mestinya ada pengkajian kelayakan. Tujuannya agar pelayanan dan kinerja tidak stagnan,” tambahnya.
Di kalangan internal birokrasi, bahkan muncul dugaan bahwa penunjukan tersebut juga berkaitan dengan masa pensiun pejabat yang bersangkutan. Sebab jika dilakukan demosi, yang bersangkutan kemungkinan akan langsung memasuki masa purna tugas.
Situasi ini pun menimbulkan pertanyaan publik: apakah rangkap jabatan menjelang pensiun menjadi solusi birokrasi, atau justru memperpanjang persoalan pelayanan publik di Kabupaten Bungo? (BN ).
Editor : Azwari
Komentar