Bungonews.net, Bungo – DPRD Bungo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo resmi menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna yang digelar Senin (17/11/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Bungo dipimpin oleh Ketua DPRD Bungo, Muhamad Adani, S.H., M.Kn, didampingi Wakil Ketua I H. Pardinan, S.M., dan Wakil Ketua II Darwandi, S.H. Suasana rapat berjalan kondusif, mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat arah pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, DPRD dan Pemkab Bungo sepakat terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD 2026. Penandatanganan resmi antara legislatif dan eksekutif menjadi penanda dimulainya tahapan lanjutan penyusunan anggaran, sekaligus memastikan setiap program pembangunan tersusun lebih terarah.
Ketua DPRD Bungo, Muhamad Adani, menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut lahir dari proses pembahasan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap usulan dikaji untuk memastikan anggaran selaras dengan kebutuhan nyata dan prioritas pembangunan Kabupaten Bungo.
Penandatanganan nota kesepahaman ini juga menjadi langkah awal untuk memastikan program-program pembangunan daerah berjalan sesuai aspirasi masyarakat.
“Kita bersama Pemkab Bungo telah menyepakati rancangan KUA-PPAS APBD 2026. Aspirasi masyarakat kita tampung, dan pembangunan akan kita arahkan sesuai program prioritas bupati dalam visi Bungo Baru,” ujar Adani.
Sementara itu, Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, memaparkan angka awal pendapatan dan belanja Pemkab Bungo tahun 2026 yang mencapai Rp1,356 triliun lebih. Angka tersebut selanjutnya akan dibahas secara detail bersama Tim Banggar DPRD Bungo dan Tim TAPD.
Wabup Tri Wahyu Hidayat juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara DPRD dan Pemkab dalam upaya mewujudkan pembangunan Bungo ke arah yang lebih baik.
Setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda penyampaian nota pengantar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Tahun 2025. ( BN )
Komentar