Bungonews.net, Bungo- Ancaman keterlambatan proyek rehabilitasi ruang kelas, pembangunan jamban, rumah dinas, hingga laboratorium di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo menjelang akhir tahun 2025 semakin nyata. PPK Proyek Disdikbud Bungo, Zeka Apriandi, tidak menutup mata atas minimnya progres sejumlah kontraktor yang dinilai jauh dari kata ideal. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin mepet, ditambah musim hujan yang sudah mulai mengguyur, risiko kegagalan proyek dipastikan meningkat tajam.
“Benar, ada beberapa proyek yang progresnya sangat minim. Bahkan di SMPN 7 Tanah Sepenggal, pembangunan pagar belum dimulai sama sekali,” tegas Zeka Apriandi saat dikonfirmasi, Selasa (3/12/2025).
Sebagai Kabid Dikdas sekaligus PPK Proyek Disdikbud Bungo, Zeka menyatakan secara terang-terangan bahwa dirinya tidak akan mengambil risiko hukum, kualitas buruk, maupun pekerjaan asal jadi akibat kelalaian penyedia. Ia menegaskan bahwa sejak awal sudah menyampaikan peringatan keras kepada para kontraktor.
“Sejak awal sudah saya tegaskan, kontraktor yang progresnya jauh dari schedule dan bekerja asal-asalan akan langsung saya putus kontrak. Tidak ada toleransi.”
Karena kondisi yang makin darurat, Zeka mengambil langkah cepat. Sebanyak 12 kontraktor dipanggil mendadak untuk mengikuti Show Cause Meeting (SCM) rapat khusus yang dilakukan ketika progres pekerjaan terindikasi bermasalah.
“Hari ini saya sudah panggil 12 rekanan untuk SCM. Tujuannya sederhana: memastikan progres sesuai time schedule, meminimalisir risiko kegagalan, dan menjamin mutu pekerjaan. Proyek yang progresnya minim dan kualitasnya buruk tidak akan diberi ruang. Tidak ada toleransi.”
Zeka menegaskan bahwa evaluasi tidak berhenti di sini. Dalam beberapa hari ke depan, SCM lanjutan akan digelar untuk memastikan seluruh penyedia benar-benar mengejar ketertinggalan. Evaluasi tahun ini juga akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan kontraktor untuk tahun anggaran berikutnya.
Investigasi lapangan Bungonews menemukan kenyataan yang selaras dengan sikap tegas PPK. Mayoritas proyek yang bersumber dari DAU-SG dan APBD Bungo 2025 masih berada di kisaran 0–50 persen, padahal waktu pelaksanaan hanya tersisa hitungan hari menuju batas akhir 20 Desember 2025. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran kuat bahwa sejumlah paket rawan tak rampung tepat waktu.
Salah satu contoh paling nyata adalah proyek rehabilitasi Labor SMPN 7 Tanah Sepenggal, yang hingga hari ini baru masuk tahap pembongkaran, sementara pembangunan pagar belum tersentuh sama sekali.
(BN)
Komentar