Bungonews.net, Bungo- Publik menyorot tajam kegiatan Dinas TPHP kabupaten Bungo, selain persoalan pupuk bersubsidi yang menggemparkan yang belum menyentuh ke otak intelektual penyimpangan dengan cara membuat RDKK piktif, kini muncul persoalan proyek Pokir jalan usaha tani ( JUT ) yang didominasi oleh kontraktor dilingkaran kekuasaan dan memiliki hubungan dengan emosional dengan oknum dewan ,parahnya lagi ternyata JUT bukanlah berdasarkan kebutuhan masyarakat namun berdasarkan kebutuhan oknum dewan ,hal ini terbukti mayoritas JUT dibangun di lahan pribadi oknum dewan itu sendiri, tidak hanya itu proyek bantuan bibit / benih optimalisasi lahan ( Oplah ) rawa dan rawa serta dan percetakan sawah pun yang ditargetkan 1000 hektare hanya dapat koata seluas 261 Hektare, itupun terancam gagak. Menariknya lagi jelang akhir tahun 2025 TPHP Bungo kembali mengumumkan di LPSE 15 paket proyek rehab irigasi dan jalan usaha tani yang saat ini dalam fase evaluasi administrasi, kualifikasi dan evaluasi teknis,proyek ini juga terancam tidak akan selesai dikerjakan jelang akhir tahun 2025.
Kabid ketahanan Pangan TPHP Bungo, A.Majid dikonfirmasi realisasi kegiatan optimalisasi lahan rawa Tahun 2024 seluas 630 hektar dengan nilai Rp 2.898.000.000 dan oplah nonrawa Tahun 2025 seluas 1000 hektare Rp 4.600.000.000 tidak banyak komentar, dikatakannya bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan pusat pihaknya hanya menerima barang saja ” Ini kegiatan pusat semua, kito nerimo barang utk realisasi sudah semua ” Ucapnya
Lebih lanjut dikatakannya bahwa untuk kegiatan OPLAH NON RAWA seluas 1000 Hektare dengan nilai Rp.4,6 Miliar sedang dalam tahapan pemberkasan dan uangnya masuk dalam rekening kelompok” Oplah non rawa masih pemberkasan, masuk rek kelompok” Jelasnya
Terkait proyek JUT dan proyek irigasi yang masih dalam pengumuman PPK dan Kabid Sarpras saling lempar ,sedangkan kepala dinas lebih memilih bungkam ketika dikonfirmasi
Diminta APH untuk mengusut proyek dan bantuan ke petani di Dinas TPHP Bungo ( BN )
Komentar