Publik Curiga Swakelola Jadi “Tameng Birokrasi”, Audit Terbuka Didesak
Oleh: Tim Bungonews.net
Bungonews.net, Bungo —
Pagi itu, halaman RSUD H. Hanafie Muara Bungo tampak sibuk. Lalu-lalang petugas berseragam putih kontras dengan cat tembok rumah sakit yang sebagian mulai kusam. Dari luar, semuanya tampak biasa aktivitas rutin pelayanan kesehatan, antrean pasien, dan suara mesin infus yang berdetak di balik dinding ruang perawatan.
Namun di balik kesibukan itu, ada suara publik yang kian nyaring: menagih transparansi dari rumah sakit daerah yang kini berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu.
Bukan soal pelayanan medis, tapi soal uang rakyat yang dikelola dan kini mulai dipertanyakan ke mana arah penggunaannya.
Proyek Swakelola yang Tertutup
Program rehabilitasi RSUD H. Hanafie yang dibiayai dari dana BLUD Tahun Anggaran 2025 seharusnya menjadi bukti peningkatan kualitas layanan publik. Namun justru sebaliknya, proyek bernilai ratusan juta rupiah itu kini menjadi sorotan karena minim keterbukaan.
Tak ada rincian kegiatan, tak jelas volume pekerjaan, bahkan progres pelaksanaan pun seolah menjadi rahasia internal. Bagi masyarakat, ketertutupan semacam ini mengundang kecurigaan.
“Swakelola itu mestinya efisien dan terbuka, bukan malah tertutup. Kalau publik dibiarkan bertanya-tanya, wajar kalau muncul kecurigaan,”
ujar JP, pemerhati pembangunan dan antikorupsi di Bungo, Senin (28/10/2025).
Menurutnya, status BLUD bukan tameng birokrasi untuk menghindar dari kontrol publik. Justru, dengan fleksibilitas yang dimiliki, BLUD wajib mempertontonkan akuntabilitas yang lebih tinggi bukan sebaliknya.
Direktur Bungkam, Publik Menunggu Jawaban
Tim Bungonews.net berupaya mengonfirmasi persoalan ini kepada Direktur RSUD H. Hanafie, dr. Edi Mustofa. Namun upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat tak mendapat respons.
Beberapa sumber bahkan menyebut, nomor wartawan telah diblokir.
Diamnya manajemen rumah sakit justru mempertebal persepsi publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Publik kini mendesak Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan audit terbuka, untuk memastikan uang rakyat benar-benar dikelola sebagaimana mestinya.
Belanja Miliaran yang Mulai Dipertanyakan
Sorotan tak hanya berhenti pada proyek rehab. Rencana belanja RSUD tahun 2025 juga menjadi perhatian masyarakat karena nilainya fantastis:
1. Belanja Bahan Habis Pakai Medis – Rp 15,6 miliar
2. Belanja Alat Laboratorium – Rp 2,05 miliar
3. Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU – Rp 684 juta
4. Belanja Bahan Instalasi Transfusi Darah – Rp 435 juta
5. Belanja Alat Radiologi – Rp 1,19 miliar
Jumlah besar yang seharusnya berdampak langsung pada pelayanan pasien, tapi kini justru menimbulkan tanya: benarkah setiap rupiah dipakai untuk kepentingan publik?
Masyarakat Ingin Bukti, Bukan Janji
Di warung kopi depan RSUD, percakapan warga terdengar lirih namun tegas.
“Kalau uangnya dikelola benar, kenapa harus takut terbuka?” ujar seorang bapak berusia paruh baya, sambil menyesap kopi pahitnya.
Kata-kata itu seperti cermin sederhana dari keresahan banyak orang: bahwa keterbukaan adalah bagian dari kejujuran.
“Rumah sakit seharusnya jadi rumah bagi penyembuhan, bukan ladang proyek,”
kata seorang warga lain yang enggan disebutkan namanya.
Audit terbuka kini menjadi harapan, bukan sekadar tuntutan. Publik ingin bukti, bukan janji.
Dan selama transparansi belum hadir, kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik di RSUD H. Hanafie akan tetap menjadi tanda tanya yang menggantung di udara, di atas gedung rumah sakit itu sendiri.
(Tim Bungonews.net)
Komentar