Bungonews.net, Bungo – Proyek revitalisasi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Bungo yang dikelola Tim Pelaksana Pembangunan Sekolah Penggerak (TP2SP) dengan anggaran tidak kurang dari Rp1 miliar, diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, proyek ini juga terindikasi mengabaikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta menggunakan tenaga kerja dari luar daerah.
Pantauan Bungonews.net di lapangan, sejumlah pekerjaan tampak tidak memenuhi standar teknis. Pada bagian rangka balok tiang, digunakan besi behel ukuran 10 mm, padahal seharusnya menggunakan besi 12 mm sesuai bestek. Begitu pula pada galian pondasi cakar ayam, ditemukan tidak sesuai standar konstruksi.
“Besi 12 mm, Pak,” ujar salah satu pekerja ketika ditanya di lokasi pada Selasa (7/10/2025). Namun saat diminta diukur, ia mengakui menggunakan besi di bawah standar SNI. “Cakar ayamnya juga nggak standar, ditancapkan saja, Pak,” tambahnya.
Ketentuan teknis sebenarnya mewajibkan cakar ayam menyatu dengan rangka tiang agar struktur bangunan kuat dan stabil. Namun hal itu terlihat diabaikan.
Selain dugaan ketidaksesuaian material, aspek keselamatan kerja di lokasi juga sangat memprihatinkan. Tidak terlihat adanya spanduk atau tanda peringatan K3, sisa material berserakan di area sekolah yang dihuni siswa disabilitas, dan tidak satu pun pekerja yang menggunakan alat pelindung diri (APD), bahkan alas kaki pun tidak.
Saat ditanya alasan tidak menggunakan APD, seorang pekerja mengaku kebingungan.
“Ya, Pak, kami pekerja dari Padang, Sumbar,” ucapnya singkat.
Sementara itu, Kepala Sekolah SLBN Bungo selaku penanggung jawab kegiatan terkesan menghindar dari konfirmasi. Saat dikunjungi di sekolah, seorang operator mengatakan, “Kepsek sedang ada acara, Pak,” sambil mengaku tidak memiliki nomor telepon kepala sekolah.
Ironisnya, ketika mengetahui tim Bungonews berada di lokasi proyek, kepala sekolah bersama beberapa staf justru menjauh dan enggan memberikan keterangan. Salah satu guru bahkan mengarahkan wartawan ke operator dan admin sekolah, namun keduanya menolak memberikan penjelasan.
(BN)
Komentar