Bungonews.net, BUNGO – Aksi penolakan Muhammad Nur , S.Pd.i sebagai Kepala SD 071 Sungai Gambir oleh guru, wali murid, komite sekolah dan masyarakat Sungai Gambir yang berlanjut ke DPRD kabupaten Bungo, hari ini Rabu ( 09/04/2025 ) membuat para pendemo legah setelah disepakati Kepala SD 071 akan di PLH kan ke yang lain
” Alhamdulillah tuntutan kami menolak pak Muhamad Nur sebagai kepala sekolah di SD 071 Sungai Gambir diterima, hari ini akan dikeluarkan SK PLH nya oleh kadis pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bungo ” Tutur Hamidah yang didampingi oleh Marhamah mantan PLH dan ketua komite SD 071 Sungai Gambir usai proses mediasi aula sidang DPRD Bungo
Dari 14 tuntutan yang dijadikan alasan menolak M.Nur sebagai kepsek SD 071 Sungai Gambir terdapat beberapa hal yang mendasar kata Hamidah
” Kami guru akan mogok mengajar jika M.Nur tetap jadi kepsek di SD kami karena kami tidak mau dipimpin oleh kepsek yang otoriter, suka minjam uang guru dan pungli terhadap guru honor dan memotong gaji ” Ucapnya
Senada dengan itu , Muhamad Adhani ketua DPRD kabupaten Bungo didampingi waka ketua , Darwandi, Dedy Hardani dan anggota lainnya mengatakan “Alhamdulillah sudah disepakati bahwa M.Nur dibatalkan jadi kepsek SD 071 Sungai Gambir dan akan ditunjuk PLH yang baru,” Ucapnya
Darwandi waka ketua DPRD kabupaten Bungo mengatakan bahwa pihaknya telah mengetahui dalang dibalik semua ini ” Ada oknum pejabat dibalik penunjukan M.Nur sebagai kepsek di SD 071 Sungai Gambir ini, jika dibiarkan akan berpengaruh dengan proses belajar mengajar sebab guru sudah mengancam akan mogok mengajar kalau M.Nur masih menjadi kepsek di SD tersebut , jika itu terjadi yang menjadi korban adalah peserta didik , hari ini juga harus ada Penunjukan PLH kepala sekolah yang baru ” tegasnya
Terkait adanya temuan kwitansi pembayaran buku ke penerbit namun faktanya tidak dibayarkan Darwandi minta di usut tuntas karena menurutnya ada keterlibatan peneribit yang bersekongkol dengan M.Nur tersebut , ” Masalah buku yang katanya sudah dibayar menggunakan dana bos namun tldak dibayarkan harus diusut tuntas karena ada keterlibatan penerbit juga ,terlebih masalah ini sudah ratusan kepsek di periksa oleh pihak kejaksaan ” tambahnya
Tunggu petkemmbangan lebih lanjut terkait dugaan pungli dan penggunaan dana BOS semasa M.Nur menjabat sebagai kepala Sekolah ( BN )
Komentar