Bungonews.net, BUNGO – Aksi demo ratusan massa Koalisi Rakyat Kawal Demokrasi kabupaten Bungo di KPUD dan Bawaslu Kabupaten Bungo, hari ini ,Jum,at (14/03/2025 ) Menuntut agar KPU dan Bawaslu tetap netral dalam penyelenggaraan PSU di 21 TPS yang akan digelar pada tamggal 5 April mendatang serta meminta agar dibatalkanya penunjukan PPS.PPK dan KPPS yang masih direkomendasikan oleh KPUD kabupaten Bungo karena dikhawatirkan akan kembali terulangya kecurangan, ternyata sudah dilakukan Audemsi dan protes oleh team koalisi Bungo Baru paslon Dedy – Dayat
Hal ini disampaikan oleh Rezky Kurnia, dikatakannya pada Selasa (11/03 / 2025 yang lalu pihaknya telah melakukan aidensi terhadap KPU Bungo ” Team Koalisi Bungo Baru Paslon Dedy – Dayat telah Audiensi terhadap KPU Bungo, yang diwakilkan Isamudin, M. Zainuri, dan Rizki Kurnia untuk menyampaikan aspirasi terhadap hal tesebut ” Tutur Rizki Kurnia
Dijelaskannya aspirasi yang disampaikan ke KPU Bungo, sebagai berikut :
1. menolak tata cara pembentukan panitia adhoc penyelenggara PSU (PPK, PPS, & KPPS) dengan konsep Evaluasi kinerja. Sistem penilaian seperti ini seharusnya dilakukan secara berkala, sementara PPK, PPS, & KPPS sudah habis masa kerjanya, sehingga penilaian memungkinkan tidak objektif karena yang menilai adalah KPU Kab. Bungo
2. Meminta KPU Bungo untuk mengganti seluruh PPK, PPS, dan KPPS yang bertugas di 21 TPS PSU
3. Meminta KPU Bungo untuk melibatkan saksi setiap Paslon pada setiap Tahapan mulai dari pengadaan logistik hingga di tingkat KPPS
4. Meminta KPU Bungo untuk menindak penyelenggara yang terafiliasi dengan Paslon
5. Meminta KPU Bungo untuk bersikap netral dan jika melakukan evaluasi dengan cara yang objektif
Sementara KPU Bungo saat itu menyampaikan bahwa aspirasi diterima serta alam membahas
Menerima dan membawa aspirasi tersebut kedalam Rakor ” tambahnya
Sementara Rabu, 12 Maret 2025
KPU Kabupaten . Bungo, tanpa mempertimbangkan Audiensi tersebut, melalui laman media sosial mengumumkan hasil Evaluasi Kinerja Panitia Adhoc penyelenggara PSU, Dengan keanehan
1. Hasil evaluasi tersebut terkesan sangat terburu-buru dan memaksakan terlihat dari tanggal pengumuman sama dengan waktu audiensi dengan tahun yang salah yaitu tertanggal 11 Maret 2024
2. KPU Bungo Masih merekomendasikan PPK Jujuhan, yang mana PPK tersebut telah memberikan keterangan palsu pada kesaksian di MK
3. 80% nama-nama PPK, PPS, dan KPPS yang terafiliasi dengan Paslon masih direkomendasikan untuk menjadi penyelenggara PSU
Selanjutnya ,Kamis 13 Maret 2025, pukul 14.00 WIB Team Koalisi Bungo Baru melanjutkan Audiensi terhadap KPU Provinsi dengan menyampaikan hal yang sama pada saat audiensi terhadap KPU Bungo dan melakukan protes terhadap hasil evaluasi panitia Adhoc yang di umumkan oleh KPU Bungo.
Di KPU Provinsi Jambi Team Koalisi Dedy Dayat disambut oleh Iron Saroni dan Fahrurozi, Ketua dan anggota komisioner KPU Provinsi Jambi. menyatakan akan melakukan supervisi secara maksimal. Namun setelah selesai audiensi, terlihat hasil pengumuman panitia Adhoc pada laman media sosial KPU Bungo sudah terhapus.
Pada Jumat 14 Maret 2025, Pukul 10.00 WIB*
Pengumuman hasil evaluasi panitia Adhoc di upload kembali di laman media sosial KPU Bungo, dengan merubah tanggal semua 11 Maret 2024 menjadi 11 Maret 2025″
Team Koalisi Bungo Baru melanjutkan Audiensi ke Bawaslu Provinsi Jambi, menyampaikan aspirasi yang sama sebelumnya dan Bawaslu Provinsi Jambi berjanji akan membawa permasalahan ini ke Rakor di tingkat pusat bersama Bawaslu RI dan KPU RI
Sementara tuntutan demomstran hari ini ,Jum,at ( 14/3/2024 ) disepakati KPU Kabupaten Bungo akan berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU provinsi Jambi ,hasil koordinasi tersebut akan disampaikan kepada perwakilan masyarakat peduli demokrasi ,Bawaslu,Polres Bungo,Kodim 0416 Bute, Badan Intelijen Daerah kabupaten Bungo pada tanggal 15 Maret 2025 paling lama pukul 23,59 wib
Tidak jauh beda dengan Bawaslu Bungo, disepakati bahwa Bawaslu kabupaten Bungo akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jambi ,hasil koordinasi tersebut akan disampaikan kepada perwakilan koalisi rakyat kawal demokrasi paling lama pada tanggal 17 Maret 2025 ( BN – war )
Komentar