KoBungonews.net, BUNGO -Penyaluran pupuk subsidi mengatasnamakan untuk kebutuhan petani dikabupaten Bungo belakangan ini menghebohkan ,pasalnya selain pendistribusian pupuk subsidi oleh distributor dan agen tidak tepat sasaran alias dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk keperluan kebun pribadi dan bahkan disinyalir untuk oeursahaan ternyata pupuk subsidi tersebut dijual diatas harga het ,hal ini ramai diperbincangkan ditengah masyarakat dan bahkan di group media sosial Facebook dan group WA
Tidak hanya itu kuat dugaan pupuk subsidi dikabupaten Bungo menggunakan Rencana depenitif kebutuhan kelompok ( RDKK ) piktif yang terindikasi melibatkan para oknum distributor ,PPL dan oknum ASN
” Petani kesulitan mendapat pupuk subsidi padahal pupuk subsidi tersebut dari perusahaan pupuk di distribusikan ke distributor , untuk mendapatkan pupuk subsidi masyarkat beli dengan oknum mencapai Rp.250.000/ karung ” tutur Hapis yang dibenarkan warga lainnya
Pupuk bersubsidi yang seharus nya di nikmati oleh petani kecil dan kelompok tani , kok distribusi nya gak jelas ,jangan jangan pupuk itu oleh BUMD di bawa untuk kebun sawit milik pejabat ” sebut Iwan di group WA Forum Peduli Bungo
Satu- satunya distributor pupuk subsidi di kabupaten Bungo adalah PT.Bungo Dani Mandiri Utama ( BDMU ) perusahaan milik daerah ( BUMD )
Sebagaimana Diketahui hingga Desember 2021 yang lalu kerjasama pendistribusian pupuk bersubsid antara PT.BDMU dengan PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT.Petrokimia Gresik Sudah beberapa.kali Addendum sejak tahun 2019 hingga 2021 ” kerjasama Pendistribusian pupuk subsidi BUMD dengan PT.Pupuk Iskandar muda dan PT.Petrokimia .gresik. sudah beberapa kali di adendum,namun penyaluran dan pendapatannya patut dipertanyakan .
Pada tahun 2021 diketahui Pendapatan dari usaha PT.pupuk Iskandar muda Rp.2.866.913.480,-
Sedangkan pupuk PT.petrokimia Gresik RP.6.719.628.177,- ” jelas sumber bungonews berinisial JP
Kuat dugaan ada perusahaan lain selain BDMU yang dikelolah oleh oknum juga ikut nimbrung dalam bisnis pupuk subsidi tersebut .
Terkait RDKK piktif diakui oleh salah seorang eks karyawan BDMU bahwa untuk mendaoatkan pupuk subsidi selalu gunakan RDKK piktif
” Itu lah yang terjadi , 99 persen RDKK nya piktif ” tutur sumber yang tidak disebutkan namanya
Sementara legislatif seakan- akan tidak ingin tahu dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarkat dan tidak ingin tahu apa yang terjadi dengan BDMU / BUMD alis cuek saja , hal inj terbukti dengan problem di BDMU yang dibiarkan mulai dari pemecatan karyawan tanpa Pasangon , penyertaan modal hingga penjualan saham dan aset di BUMD tersebut
Diminta kepada APH untuk mengusut tuntas persoalan pupuk subsidi dan persoalan penjualan saham di BUMD tersebut ( BN )
Komentar