Bungonews.net, JAKARTA -Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Masyarakat Peduli Hukum bersama mahasiswa asal Mamberamo Raya menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk
menyampaikan persoalan-persoalan dugaan Korupsi dana OTSUS dan dana Pendidikan di Kabupaten Mamberamo Raya. Jakarta,( 08/03/2023.)
IMPH menyuarakan berbagai permasalahan-permasalahan yang acapkali dialami oleh mahasiswa
asal Mamberamo Raya yaitu proses penyaluran dana beasiswa tidak transparan dan seringkali
macet.
Salah satunya juga dialami oleh koordinator aksi IMPH, Samuel Pitawa, yang juga
mengalami kesulitan membayar biaya perkuliahan sehingga terancam drop out dari kampusnya di
Jakarta.
’’ Aspirasi yang kami sampaikan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini adalah salah satu rangkaian advokasi kami perihal dugaan penyalahgunaan dana OTSUS dan dana pendidikan kabupaten Mamberamo yang tidak transparan.
Sampai saat ini kami tidak diberitahu
berapa nominal dana beasiswa yang disalurkan kepada para mahasiswa dan kenapa bisa terjadi macet seperti ini. Kami sudah sampaikan ke wakil bupati, namun tidak mendapatkan jawaban’’, ujar Samuel Pitawa.
Permasalahan dana OTSUS dan dana Pendidikan kabupaten Mamberamo Raya sebelumnya telah
disampaikan oleh IMPH melalui aksinya didepan gedung Kementerian Dalam Negeri, dan kali ini meminta KPK turut mengawal permasalahan-permasalahan dugaan penyelewengan dana di kabupaten Mamberamo Raya.
Ditengah-tengah orasi yang disampaikan oleh Ikatan Masyarakat Peduli Hukum, pihak Komisi
Pemberantasan Korupsi membuka ruang dialog dan menerima surat pengaduan oleh IMPH bersama mahasiswa asal Mamberamo Raya perihal dugaan korupsi dana OTSUS dan dana Pendidikan kabupaten Mamberamo Raya.
’’Kami masih memiliki kepercayaan yang tinggi kepada institusi pemberantas korupsi ini, yakni
KPK. Kami sangat berharap masalah dana OTSUS sebesar 32M tahun 2022, dan dana pendidikan
kabupaten Mamberamo Raya diperiksa oleh KPK. Selain itu masyarakat juga melapor kepada
kami ada dugaan pemotongan gaji honorer, guru, tenaga kesehatan oleh pemerintah Mamberamo
Raya. Semoga KPK juga menyoroti permasalah ini’’. Ujar koordinator aksi.
( BN / JP )
Komentar