Bungonews.net , BUNGO – Pelantikan 117 Eselon III dan IV dan Pelantikan 40 orang Kepsek SD dan SMP dikabupaten Bungo – Jambi diduga sarat masalah dan sarat KKN , Pasalnya pelantikan 40 Orang Kepsek yang terdiri dari 35 orang Kepsek SD dan 5 orang. kepsek SMP diduga tidak semua kepsek memiliki NUKS / NRKS ternya ada kepsek yang dilantik menjadi kepsek namun nama tidak terdaftar sebagai calon kepala sekolah yang dilantik sedangkan sekolah yang dituju sudah diisi oleh kepsek lain.
Tidak hanya itu dari 117 eselon III dan IV yang dilantik 2 orang diantaranya dilantik untuk menempati job di instansi lain namun dikembalikan lagi ke posisi jabatan lama karena pegawai yang dilantik adalah pegawai Kemendagri bukan pegawai daerah , hal ini membuktikan bahwa pelantikan kepsek dan eselon dikabupaten Bungo diduga sarat KKN dan bernuansa politik.
” Ada kepsek yang dilantik namun nama nya tidak tidak ada dalam daftar pejabat yang dilantik sedangkan sekolah yang dituju sudah ditempati oleh kepsek yang baru , ibarat mati dak terimo bumi terkatung – katung nasib kepsek yang dilantik ” Tutur sumber sembari menyebutkan nama dan alamat sekolah yang dimaksudnya.
Dikonfirmasi perihal pelantikan 40 orang kepsek dan pertanggung jawaban dana bos yang dicairkan oleh sejumlah plt kepsek dan pertanggung jawaban ijazah siswa , Masril kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bungo lebih memilih bungkam ketimbang memberikan jawaban. Begitu juga halnya dengan Marjohan Sekdis Disdikbud Bungo yang disebut- sebut yang memiliki handil dan berperan menentukan kepsek mana saja yang harus dilantik sengaja memblokir nomor kontak bungonews
Terkait persoalan tersebut Triyono Kabid GTK Disdikbud Bungo dikonfirmasi mengaku bahwa ia hanya melakukan kajian teknis saja ,soal berkas dan kelayakan adalah kewenangan sekretariat. ” Kami hanya melakukan seleksi dan kajian teknis saja soal berkas apakah masing – masing kepsek memiliki NUKS / NRKS silahkan tanya dengan sekretariat. ” Tutur Triyono menyarankan agar menemui Marjohan sekdis Disdikbud Bungo
Diketahui dari pengakua Triyono bahwa tahun 2019 anggaran pembinaan pelatihan dan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan bernilai miliaran rupiah yang diduga tidak direalisasikan secara optimal , sedangkan tahun 2020 baru terealisasi sebatas pendataan dan belum dilaksanakan pelatihan dan pendidikan hingga tahun 2022 ini
Sementara itu Raden Wahyu Sarjono Kepala Badan BKPSDMD Kabupaten Bingo dikonfirmasi apakah 40 orang Kepsek yang dilantik tersebut sudah memenuhi syarat dan sudah memilki NUKS / NRKS , dikatakan nya bahwa pihaknya hanya menerima usulan pelantikan dari masing – masing instansi sedangkan seleksinya juga melibatkan baperjakat ” kami hanya menerima usulan pelantikan dari instansi saja,berkas di seleksi oleh tim baperjakat karena sudah memenuhi syarat makanya dilakukan pelantikan ” tuturnya kepada Bungo news baru – baru ini .
Terkait 2 orang eselon yang sudah dilantik namun dikembalikan lagi ke jabatan semula diakui oleh Wahyu Sarjono ” Benar ada 2 orang eselon III yang sudah dilantik dikembalikan lagi ke jabatan semula karena mereka pegawai Kemendagri dan bukan kewenangan daerah ” Tutur Kepala BKD / BKPSDMD Bungo
Dijelaskannya bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan ke Kemendagri meminta persetujuan pemutasian jabatan 2 orang pejabat eselon III yang dimaksudnya .
Diminta APH untuk mengusut dugaan KKN pelantikan kepsek dan eselon III serta mengusut penggunaan dana bos oleh PLT kepsek dan anggaran pembinaan ,pelatihan dan pendidikan di Dinas pendidikan Kabupaten Bungo
( BN.R.001- war )
