5 Unit Rehab SD di Bungo Dipertanyakan , Gunakan Pondasi Lama dan Besi Tidak Sesuai Specifikasi , Ini Alasannya

416

Bungonews.net , BUNGO – Rehabilasi dan renovasi 5 unit sekolah dasar di kabupaten Bungo di pertanyakan , pasalnya pada papan informasi proyek tidak mencantumkan nilai anggaran dimasing – masing kegiatan hanya mencantumkan nilai anggaran pembiayaan secara keseluruhan untuk dua kabupaten senilai Rp. 31, 9 miliar ,tepatnya Rp. 31.933.957.000,- yang bersumber dari APBN Murni tahun 2021

Tidak hanya itu dalam pelaksanaan nya nya ditemukan pondasi yang digunakan adalah pondasi lama dan ditemukan nya besi yang digunakan tidak sesuai dengan specifikasi

Di SD 071 Sungai Gambir Kecamatan Tanah Sepenggal selain tidak mencantumkan anggaran pembiayaan juga ditemukan pondasi yang menggunakan pondasi bangunan lama serta tidak ditemukan nya bangunan direksi keet.

Jon yang mengaku pelaksana proyek mengatakan bahwa pondasi yang digunaka adalah pondasi bangunan yang lama ” Sengaja kami gunakan pondasi bangunan yang lama karena masih layak digunakan hanya saja ada tambahan pondasi baru pada bangunan ruangan yang baru ” tutur nya kepada Bungonews baru – baru ini di lokasi proyek.

Sementara Rehabilitasi SD 020 Lubuk Mengkuang kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang ditemukan besi rangka selop balok pondasi dan tiang menggunakan besi 8 Mm dan besi 6 Mm yang dicampur dengan besi 10 Mm.

Pelaksana proyek dilapangan mengakui ada kekeliruan menggunakan besi ” Ya , besi yang digunakan memang ada kekeliruan dan secepatnya diganti ” Tutur Rahmat meniru ucapan pelaksana yang ditemukan nya di lokasi proyek

Diketahui 5 unit SD yang direhab yang dikerjakan oleh PT.Karya Bersama Putra Mandiri tanpa mencantumkan nilai anggaran dimasing – masing kegiatan diantaranya : SD .071 Sungai Gambir , SD.014 Pasar Rantau Embacang , SD 043 Tanjung Belit ,SD 008 Rantau Duku , SD 020 Lubuk Mengkuang .

Sementara dikabupaten Tanjung Jabung Barat diketahui 11 Lokasi Rehabilitasi dan renovasi yang juga dikerjakan oleh kontraktor yang sama tanpa mencantumkan nilai anggaran dimasing – masing lokasi kegiatan

Tidak hanya itu patut juga dipertanyakan material bekas bangunan yang lama apakah memiliki berita acara dan prosedur penghapusan aset negara ?

Kewajiban mencantumkan nilai pembiayaan pada masing- masing kegiaatan pada proyek pemerintah adalah wujud dari transparansi penggunaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah seperti
Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang

Sementara itu Rahmat yang disebut – sebut sebagai pelaksana kontraktor di Bungo yang menjanjikan akan menghubungi Bungonews ,kembali dihubungi tidak memberikan jawaban .

( BN R.001)

Facebook Comments