Jika Tidak Mau berurusan Dengan Hukum ULP Harus Tegas Menjalankan Amanah Jangan Sampai Ada Intervensi

341

Pemred Bungonews.net

Belakangan ini tidak Sedikit Unit pelayanan Pengadaan ( ULP) dipersoalkan sehinga tidak sedikit pula para oknum kelompok kerja ( POKJA – ULP ) harus berurusan dengan hukum yang berujung di penjara. hal ini akibat para oknum Pokja ULP tidak menjalankan tugas pokok dan pungsi serta menyalahi kewenangan nya dan tidak menjalankan amanah , tidak netral ,diintervensi serta mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara bersekongkol dengan oknum rekanan kontraktor sehingga banyak pihak yang dirugikan

Peristiwa ini bukan tidak terjadi dikabupaten Bungo , baru – baru ini oknum Pokja ULP terpaksa meringkuk dalam penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya terkait pengadaan barang dan jasa di salah satu instansi

Akibat nya Good Governance and Clean Giverment yang di harapkan tidak bisa dilaksanakan .

Prinsip Akuntabilitas ,efesien ,Adil ,transparan dan independen dalam proses lelang pangadaan barang/ jasa pun diragukan sehingga tidak mustahil adanya keterlibatan para oknum penguasa dan pengusaha yang tidak bisa lepas dari ” INTERVENSI ”

Padahal dalam menjalankan tugas pokok pungsi dan wewenangnya dalam proses lelang pengadaan barang / jasa pemerintah telah menetapkan regulasi yang harus menjadi acuan dan pedoman sebagaimana di amanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga di bentuklah LPSE sebagai fasilitas ULP itu sendiri ( pasal 14 ayat ( 1) Pasal 130 ayat ( 1 ) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa

Diketahui bahwa tugas pokok ULP meliputi :

1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK
2. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
3. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
4. Menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
5.Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
6.Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7.Menjawab sanggahan
8.Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
9.Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
10. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK
11.Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada pimpinan / kepala daerah
12. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
13. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP
14.Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
15.Melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan
16. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia

Selain tugas pokok tersebut diatas ULP juga memiliki kewenangan yang tidak bisa di intervensi oleh siapapun juga ,diantaranya :

1. Menetapkan dokumen pengadaan
2. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
3. Menetapkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, seleksi atau penunjukan langsung;
4. Mengusulkan penetapan calon pemenang kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi untuk penyedia barang/pekerjaan
5. Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- ( seratus miliar rupiah ) dan jasa konsultansi yang bernilai daiatas Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh miliar rupiah ) yang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, seleksi, atau penunjukan langsung
6.Mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam

7.Memberikan sanksi administrative kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, sesuai peraturan yang berlaku.

8. PA/KPA masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap kegiatan dan mengirimkannya kepada LPSE untuk meminta user ID dan Pasword
LPSE memberikan User ID dan Pasword kepada PA/KPA/PPK

9. PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa (RKA/DPA, HPS, KAK, dan Spec teknis) dan menyampaikan kepada PA, setelah itu membuat Surat permohonan yang dilengkapi dokumen pengadaan.

10. Kepala ULP menerima surat permohonan dari SKPD beserta kelengkapan dokumen rencana pengadaan

11. Kepala ULP menetapkan anggota ULP yang akan menjadi kelompok kerja (Pokja) untuk paket yang akan dilelangkan dan mengirimkannya kepada LPSE untuk mendapatkan user ID dan Password

12. Pokja menerima berkas rencana pelaksanaan pengadaanan Barang/Jasa, serta menentukan metode pelelangan dan besaran HPS dan mendapatkan User ID dan Password

Dan seterusnya proses berlanjut dan berjalan tanpa di pengaruhi dan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun juga

Di kabupaten Bungo sejak awal tahun 2021 sekda Bungo memberitahukan kepada kepala OPD agar menyampaikan surat pengantar tender kepada sekda Bungo ,sebagaimana surat yang di tanda tangani sekda pada tanggal 7 Januari 2021

Kepala OPD di Bungo Diberitahukan Agar Menyampaikan Surat Pengantar Tender ke Sekda https://bungonews.net/2021/02/11/kepala-opd-di-bungo-diberitahukan-agar-menyampaikan-surat-pengantar-tender-ke-sekda/

Dikutip dari berbagai sumber semoga bermanfaat ( BN.R.001)

Facebook Comments