Sejumlah Pekerja Seni Tuntut Honor Belum Dibayar, Ditaksir Capai Puluhan Juta Rupiah

411

Bungonews.net , BUNGO – Sejumlah pekerja seni di Kabupaten Bungo menuntut honorarium yang belum dibayar. Jumlahnya ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Parahnya ada yang sudah bertahun-tahun belum juga diberikan haknya.

Setelah beberapa kali melakukan penagihan secara persuasif dengan Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Bungo, namun tidak kunjung mendapat kepastian, Selasa (8/12/2020) mereka mulai melakukan somasi.

Somasi sendiri dilayangkan melalui kantor hukum Faisal, SH., MH dan rekan. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Bungo dalam hal ini Disdikbud secepatnya memberikan honorarium para pekerja seni selambat-lambatnya tujuh hari sejak surat diterima oleh pihak Disdikbud.

Para pekerja seni yang haknya belum dibayar tersebut, ikut andil pada waktu dan kegiatan yang berbeda. Diantaranya, pelatih penari pada Festival Batanghari yang digelar di Kota Jambi pada 2018 lalu.

“Kami sudah beberapa kali minta hak kami ke Dinas (Disdikbud-red), bayangkan dari 2018, tapi sampai sekarang gak juga diberikan. Ya Allah, kenapa sampai setega itu,” ucap Meti bernama lengkap Husna Amniati lirih.

Mety menjelaskan, honorarium yang belum dibayar itu sebesar Rp. 1.500.000. “Ini bukan soal jumlah uangnya, tapi cara mereka seperti tidak menghargai usaha kami yang sudah berjuang keras membawa nama baik daerah Bungo. Saya pribadi berharap hal seperti ini jangan berkelanjutan,” tutur Meti.

Kemudian siapa sangka, di balik megahnya helat MTQ tingkat Provinsi Jambi tahun 2019 yang digelar di Kabupaten Bungo, ternyata ada hak-hak yang belum ditunaikan. Salah satunya honorarium pelatih Vokal Group, Iis Malpisa, S.Sn.

Iis menceritakan, ia melatih Vokal Group MTQ Provinsi Jambi selama kurang lebih 5 bulan. Pada awalnya ia diminta melatih 3 buah lagu saja, yaitu Indonesia Raya, Mars MTQ dan Hymne MTQ dengan honorarium sebesar Rp. 5 juta. Namun berjalan waktu, lagu yang harus ia ajarkan bertambah menjadi 15. Sehingga ia meminta tambahan honorarium. Dan disepakatilah menjadi Rp. 7 juta.

“Setelah MTQ selesai dan resmi ditutup. Hak sayo baru diberikan 5 juta lewat Kasi Kesenian Pak Hasbi. Kabid Kebudayaan buk Lili Suryani bilang yang 2 juta akan menyusul. Tapi beberapa kali saya tagih, alasannya duit belum ada, sampai sekarang udah setahun lebih belum juga dibayar,” tutur Iis.

“Padahal nilai 7 juta itu sudah jauh lebih rendah dari yang saya minta, dan secara real itu jauh dari beratnya melatih 200 anak dari 0 higga bisa tampil dengan memuaskan dan megah,” keluh Iis.

Yang lebih miris, dikabarkan ada puluhan penari Pemda Bungo yang juga belum menerima honorarium, bahkan nunggak hingga berbulan-bulan.

“Jadi kami ni penari-penari persembahan, penyambutan di acara-acara Pemda. Kami penari ni ada puluhan, dibagi dalam kloter-kloter, seingat kami ada 4 kloter, 1 kloter kurang lebih 7 orang, tampilnya gantian,” tutur SR salah seorang Penari mewakili teman-temannya.

SR mengatakan, honor masing-masing penari besarannya tidak sama. “Dibayar pertampilan, kalau kami sekali tampil 152 ribu, sudah empat kali tampil, berarti sekitar 600 ribu yang belum dibayar. Kawan kami ada yang tiga kali tampil, dua kali tampil,” ungkap SR.

Sementara Kabid Kebudayaan Disdikbud Bungo, Lili Suryani beralasan tidak bisa membayar honorium lantaran dana kebudayaan dialihkan ke dana penanganan Covid-19.

“Pokoknya dana kami ini untuk kebudayaan semuanya kini dihapus untuk tahun 2020 ini. Karena kondisi Pandemi, karena kan dana-dana ini kan ditarik ke pemerintah untuk dana kesehatan. Semua, apo proyek-proyek tu dak do sebelah, segalo-galonyo, bukan kami bae,” kata Lily Suryani saat ditemui perwakilan pekerja seni diruang kerjanya belum lama ini.

Lili Suryani mengaku, anggaran 1 Miliar lebih dibidang Kebudayaan sudah habis.

“Semuanya dimasukkan dalam satu kegiatan. Habislah galo-galonyo. Disitu masalahnyo. Bukannyo dibuat-buat dak, karena kita Pandemi bae, ke siapo. Dana bidang kebudayaan tu nian habis, dari 1 M sekian. Hilang galo-galonyo,” alasan Lily.

Menurut Iis Malpisa, alasan Kabid sangat tidak masuk akal. Sebab setiap item kegiatan sudah pasti anggarannya disiapkan.

“Controhnya MTQ, apalagi ini kegiatannya tingkat Provinsi. Berapalah uang 2 juta itu, dibanding kontribusi sayo dalam acara itu. Kalau alasan Covid, MTQ tahun 2019 bahkan Festival Batanghari 2018,  dampak Covid di Bungo baru tahun 2020,”katanya.

Sementara Paisal, yang memberikan pendampingan hukum mengatakan, jika somasi pertama tidak dihiraukan, akan kembali melayangkan somasi kedua dan seterusnya. Sampai hak-hak para pekerja seni diberikan.

“Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi. Besar harapan kami masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun permintaan dari klien kami, karena sudah sering meminta haknya berkali-kali tapi tidak juga diberikan hingga saat ini,” imbuh Paisal.

( Red BN)

Facebook Comments