Nyali Pemda Dan APH Diuji, Miliaran Sewa Ruko MPP Raib, Pansus Aset Jalan Ditempat

BUNGO388 Dilihat

Bungonews.net, Bungo – Ratusan unit kios dan ruko komplek Semagor mall pelayanan publik ( MPP ) pasar bawah Muara Bungo yang merupakan aset daerah kian menarik.

Pasalnya Ruko Semagor – MPP yang dibangun oleh PT.Panji Kualu yang dilanjutkan oleh PT.Merangin Karya Sejati ( MKS ) Hak guna Bangunan ( HGB ) kontraknya sudah berakhir dan menjadi hak pemerintah daerah namun dalam praktek dilapangan ruko dikawasan tersebut sewanya masih saja dipungut oleh oknum tanpa di setorkan ke Pemda Daerah

Kasus Raibnya sewa ratusan unit Ruko / kios Semagor ini diakui oleh Kepala BPKAD ,M.Rachmat nilainya pertahun mencapai Rp.2,3 Miliar pertahun namun setorannya ke PAD nihil ” Sejak berakhirnya kontrak dengan pihak ketiga sejak beberapa tahun belakangan ini tidak ada setoran yang masuk ke PAD kalau dihitung per tahun mestinya PAD dari retrebusi sewa kios / ruko semagor sebesar Rp.2,3 Miliar per tahun ” tuturnya kepada Bungonews baru- baru ini

Ia menyebutkan pihaknya hanya mengetahui tentang aset sedangkan teknis pungutan nya dikelola oleh instansi teknis yakni Dinas Koperindag Bungo ” pungkasnya

Dikonfirmasi persoalan tersebut, Zamroni kadis Koperindag kabupaten Bungo mengakui bahwa persoalan sewa ruko / kios MPP bahkan kios pasar atas hingga kuamang sedang didata oleh tim ” Kami telah bentuk tim untuk melakukan pemetaan ruko / kios yang masih ditempati, disewakan kepada pihak lain dan kepada siapa setoran sewanya baik ruko MPP, Pasar atas maupun di Kuamang Kuning ” Tuturnya

Setelah di inventarisir dan diketahui masalahnya akan di musyawarahkan oleh tim dan tidak menutup kemungkinan diselesaikan secara hukum baik perdata maupun pidananya ” tambahnya

Menurutnya persoalan ruko dan sewa yang raib tidak masuk ke PAD tersebut sudah terjadi sejak kepemimpinan sebelumnya di era Mashuri menjabat bupati Bungo

Setelah dilakukan pendataan kios dan ruko yang ditempati akan diketahui omzet pendapatan sewa yang harus disetorkan ke PAD ,kedepannya tidak ada lagi istilah pungutan yang ada setoran ke rekening kas daerah oleh penyewa sehingga tidak ada istilah kebocoran pendapatan ” ungkapnya

Diakui nya, berdasarkan pemeriksaan administrasi oleh BPK ditemukan miliaran rupiah sewa ruko dan kios yang menjadi tunggakan ,karena itu lah kami bentuk tim untuk melakukan inventarisir ulang ” pungkasnya sembari menyenggol tim pansus DPRD Bungo tentang aset dan pendapatan daerah.

Setelah dibentuknya pansus aset dan dilakukan pendataan oleh tim instansi terkait hingga kini belum ada tindakan dari pansus yang dibentuk oleh DPRD Bungo alias jalan ditempat, disini ujian nyali bagi Pemda Bungo dan DPRD Bungo apakah mereka memiliki keberanian untuk mengungkap dan menindak oknum yang terlibat sedangkan APH tidak perlu berdiam diri dan berpangku tangan saja ( BN )