Bungonews.net, Bungo – Hitungan hari menuju deadline 20 Desember 2025, namun proyek yang dikerjakan CV. Putra Merangin milik kontraktor Bangko bernama Mansur justru tampak layaknya proyek yang baru dimulai, bukan yang akan segera berakhir. Kondisi di lapangan menunjukkan ketertinggalan pekerjaan yang dinilai tidak wajar untuk sebuah proyek yang waktunya hampir habis.
Di SMPN 7 Tanah Sepenggal, rehab Laboratorium baru sampai tahap pembongkaran bangunan lama, sedangkan pembangunan pagar sekolah bahkan belum tersentuh sama sekali. Sementara waktu terus berjalan, kontraktor terlihat santai dan tidak menunjukkan tanda-tanda percepatan.
Sumber terpercaya di lapangan mengatakan ada alasan mengapa kontraktor tersebut terkesan tidak tertekan oleh waktu.
“Bukan hanya di SMPN 7 saja proyeknya. Di Dinas Kesehatan, di PUPR juga banyak. Semua orang sudah tahu siapa dibelakangnya. Makanya dia terlihat tenang meski proyeknya belum jalan,” ujar salah seorang sumber yang enggan disebut namanya.
Sumber tersebut menegaskan bahwa pola ini sudah sering terjadi: kontraktor yang diklaim dekat dengan figur tertentu bisa masuk ke banyak proyek sekaligus, namun pengerjaannya justru sering tidak maksimal.
“Yang harus dipertanyakan bukan cuma kontraktornya, tapi siapa pemain di belakangnya,” tegas sumber itu.
Seorang pekerja proyek turut membenarkan bahwa Mansur menangani sejumlah paket di beberapa dinas.“Iya pak, bos kami Mansur. Banyak proyek dia di Bungo. Ada di Dinas Kesehatan, ada di PUPR juga,” ungkap pekerja tersebut tanpa ragu.
Fakta ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa kontraktor tersebut mendapat posisi istimewa dalam distribusi proyek pemerintah.
PPK Disdikbud Kabupaten Bungo, Zaka Apriandi, menyatakan bahwa progres proyek CV. Putra Merangin jauh dari harapan dan sudah berada pada zona merah keterlambatan.
“Progresnya sangat minim, pagar belum dikerjakan sama sekali. Kami sudah panggil kontraktornya dalam SCM bersama belasan kontraktor lain. Katanya mereka akan segera memasukkan tukang,” ujar Zeka.
Ia menegaskan, tidak ada kelonggaran, tidak ada toleransi untuk proyek yang molor atau dikerjakan asal-asalan.
“Kami tidak menerima pekerjaan asal jadi. Waktu sudah mepet, kualitas tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.
Dengan kondisi di lapangan yang hampir tidak bergerak, publik menanti tindakan tegas:
Apakah dinas terkait siap memberikan sanksi?Apakah proyek akan diputus kontrak?
Dan yang paling penting: apakah dugaan ‘pemain belakang’ akan ditelusuri secara resmi?
( BN )
Komentar