Bungonews.net, BUNGO – Anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan program sosial di Kabupaten Bungo tahun 2024 masih penuh tanda tanya. Meski dana yang dikelola mencapai miliaran rupiah, transparansi penggunaan anggaran dan capaian kegiatan nyaris tidak terlihat.
Pada 2022–2023, dana BOKB di Dinas Sosial P2KB & P3A Bungo terbilang besar. Namun, hingga kini, Kepala Dinas Ardani enggan membeberkan rincian realisasi 2024, selalu melempar konfirmasi ke bidang-bidang. Pernyataan serupa juga dilontarkan pejabat lain, termasuk Kasubag Umum Ai Sulastri, yang hanya menyebut adanya dana Rp3,5 miliar dari APBN.
Bidang Sosial sebatas menyampaikan kegiatan umum seperti bantuan laptop untuk TKSK, alat bantu disabilitas, serta sembako untuk SAD. Namun, jumlah anggaran maupun progres tidak pernah jelas. Hal serupa terjadi di bidang KB: kegiatan hanya berupa sosialisasi dan pembinaan, sementara bendahara bidang mengaku belum bisa menjelaskan besaran dana karena kegiatan “masih berjalan.”
Kampung KB Tidak Berkembang
Bungo memiliki 153 Kampung KB, namun mayoritas hanya hidup di atas kertas. Banyak yang tidak menunjukkan aktivitas nyata, bahkan gapura penanda kampung KB di sejumlah desa sudah hilang. Di lapangan, program lebih banyak berhenti pada sosialisasi, jauh dari tujuan awal sebagai pusat pembangunan keluarga.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan publik. Minimnya informasi, lemahnya pengawasan, serta realisasi program yang tidak sejalan dengan anggaran berpotensi membuka ruang penyimpangan dan kegiatan fiktif.
Desakan Audit dan Usut Tuntas
Masyarakat mendesak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengaudit penggunaan dana BOKB, stunting, dan sosial di Dinsos P2KB & P3A Kabupaten Bungo tahun 2024–2025. Pejabat terkait juga diminta diperiksa agar pengelolaan anggaran yang menyedot miliaran rupiah tidak hanya menjadi proyek formalitas tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. ( BN )
Komentar