Bungonews.net, – Firmansyah,SH.MH Praktisi Hukum dan pengamat kebijakan publik kembali menyorot bagi- bagi kue ( proyek ) di lingkup Pemkot Jambi
Menurutnya bagi – bagi proyek di pemkot Jambi dengan skema penunjukan langsung ( PL ) merupakan upaya untuk balas jasa politik
” Penunjukan langsung ( PL) dengan nilai dibawah Rp.200 juta patut dipertanyakan akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip utama pengelolaan anggaran daerah ” ucapnya
Patut diduga tidak sepenuhnya dijalankan atas dasar kebutuhan teknis, melainkan menjadi ajang formalitas bagi-bagi “kue” kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, khususnya sebagai balas jasa politik pasca Pilkada lalu ” tambahnya
Lebih lanjut dikatakannya , Indikasi tersebut tampak dari pola pelaksanaan proyek, dipecah menjadi ratusan paket kecil yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang sama. Bahkan, terdapat perusahaan yang mengerjakan hampir sepuluh paket dalam satu tahun anggaran. Secara hukum, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang satu perusahaan memperoleh lebih dari satu kontrak PL, selama tidak terdapat konflik kepentingan atau pelanggaran regulasi khusus.
Namun, dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), praktik ini berpotensi merusak kepercayaan publik. Penunjukan satu perusahaan untuk banyak proyek secara beruntun dalam skema non-lelang mengundang pertanyaan serius, apakah prinsip keadilan dan pemerataan dalam pengadaan telah dijalankan? Apakah ini mencerminkan kesungguhan Maulana-Diza dalam mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia?
Apalagi jika pemecahan proyek dilakukan dengan maksud menghindari mekanisme lelang terbuka, tindakan ini tidak hanya mencederai prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel, tapi juga berpotensi melanggar hukum. Sesuai regulasi, penghindaran lelang dengan cara memecah paket proyek dapat dikenakan sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, bahkan ancaman pidana.
Lebih jauh, jika terdapat perubahan nilai atau nomenklatur proyek yang menyebabkan pemecahan, seharusnya mekanismenya melewati persetujuan DPRD Kota Jambi. Ketiadaan proses ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedural dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kota Jambi dituntut untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik: bagaimana proses penunjukan langsung itu dilakukan? Siapa saja pihak-pihak yang menerima proyek? Apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap output dari proyek-proyek tersebut?
Dalam semangat reformasi birokrasi dan transparansi anggaran, masyarakat berhak tahu. Dan jika memang ditemukan indikasi penyimpangan, maka sudah seharusnya penegak hukum tidak tinggal diam ” tutupnya ( BN )
Komentar