Bungonews.net, BUNGO – Jelang suksesi pemilihan legislatif 2024 sejumlah proyek konstruksi fisik dan pengadaan yang bersumber dari APBD mayoritas dijadikan proyek Proyek Pokir
Hal ini diakui oleh sejumlah kepala dinas instansi ” Semua kegiatan proyek di kantor kami sudah punya dewan semua ( DPRD ), kami tidak bisa berbuat banyak pak ” Ucap salah seorang kepala dinas di Bungo yang dibenarkan oleh sejumlah rekanan kontraktor
” Rekanan kontraktor berurusannya dengan anggota legislatif, kami hanya sebagai pelaksana administrasi dan penanggung jawab saja namun untuk menentukan siapa rekanan kontraktor nya biasanya sudah ditentukan oleh para anggota DPRD masing – masing ” tegas sumber
Dharmawan anggota DPRD kabuoaten Bungo dikonfirmasi persoalan tersebut mengatakan bahwa POKIR tersebut diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan
” Proyek POKIR itu diperbolehkan dan ada dasar hukumnya namun Pokir dewan harus sesuai dengan daerah pemilihan ( Dapil ) masing – masing anggota dewan ” ucapnya
Fakta dilapangan ternyata sejumlah proyek yang mengatasnamakan Pokir ternyata tidak berdasarkan daerah pemilihan dewan , hal ini terungkap dari data yang diterima dari sejumlah instansi bahwa ada sebagian oknum dewan yang memiliki proyek yang bukan di Dapilnya
” Dikantor kami kegiatan proyek juga proyek POKIR bang,” tutur salah seorang PPTK sembari menyebut nama -nama anggota DPRD Bungo yang mendapat jatah proyek Pokir
Menariknya lagi , fakta dilapangan ternyata sejumlah proyek yang mestinya bisa dikelola langsung oleh instansi dan kantor camat tanpa harus mengatasnamakan Pokir faktanya diakui adalah proyek POKIR
” Proyek ini proyek Pokir pak ” ucap sumber sembari menyebut nama anggota dewan yang dimaksud
Dikhawatirkan juga kegiatan penanganan percepatan penurunan Stunting juga dijadikan proyek Pokir
Diperoleh informasi bahwa ia pada APBD Perubahan tahun ini juga akan diwarnai oleh proyek POKIR
Tunggu khabar selanjunya detail nama- nama proyek yang mengatasnamakan Pokir di Bungo ( tim )
Komentar