Bungonews.net, Bungo- Lembaga swadaya masyarakat indenden nasional anti korupsi ( LSM- Inakor ) mendesak pihak kejaksaan turun kelapangan untuk mengecek pelaksanaan proyek revitalisasi satuan pendidikan yang dikerjakan dengan sistem swakelola oleh tim panitia pembangunan satuan pendidikan ( P2SP )
Dalam prakteknya, ditemukan sejumlah proyek swakelola Revitalisasi dikabupaten Bungo menyimpang dari ketentuan swakelola, diantaranya TP2SP hanya dijadikan formalitas pelengkap administrasi saja sehingga TP2SP dibentuk oleh kepsek tanpa melalui proses musyawarah dan tanpa melibatkan masyarakat, begitu juga halnya penggunaan tenaga kerja kebanyakan dari luar daerah dengan sistem upah borongan ( gelondongan )
Tidak hanya itu, keterlibatan konsultan sebagai penyedia tukang dan penyedia material pun patut dipertanyakan dan tidak sedikit juga kegiatan revit yang tidak mempedomani RAB dan specifikasi teknis
Misalnya SD negeri 004 Jaya Setia yang menerima bantuan revitalisasi sebesar Rp.1.051.549.633.yang diperuntukan untuk 8 ruang kelas dan rehabilitasi kamar mandi, yang diketahui upah diborongkan kepada tukang dari Sumbar dan tim P2SP yang dipertanyakan pembentukan dan keterlibatannya.
Di SD 034 dusun Leban yang juga menerima bantuan Revit sebesar Rp.1 miliar lebih yang diakui pengerjaan diborongkan oleh tukang dari luar daerah.
Menariknya, pada papan proyek tidak dirinci anggaran permasing pekerjaan melainkan nilai anggaran global saja, hal ini berbeda dengan proyek revit yang sama dikabupaten Tebo yang sengaja memasang papan proyek pada masing- masing pekerjaan, hal ini pun patut dipertanyakan transparansi revit yang ada dikabupaten Bungo
Selain itu molornya pengerjaan revit TK El-Syabab dusun Bangun Harjo Pelepat Ilir dan TK Pertiwi Rantau Pandan serta pemindahan lokasi proyek di beberapa satuan pendidikan pun patut dipertanyakan
Menyikapi carut marut fakta pelaksanaan proyek revitalisasi dikabupaten Bungo, Lembaga swadaya masyarakat indepen nasional anti korupsi ( LSM INAKOR ) Povinsi Jambi, Fahlefi mendesak pihak kejaksaan negeri Bungo untuk turun mengecek pelaksanaan fisik, administrasi serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan revit tersebut ” Kami minta kepada pihak kejaksaan selaku pendampingan ( jaga Revit ) turun kelapangan mengecek pelaksanaan revit dilapangan ” tutur Fahlefi ketua Inakor Jambi ( 22/10/2026 )
Dikatakannya, pengecekan revit di satuan pendidikan penting guna memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar sesuai peruntukan, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, proyek yang menggunakan uang negara tidak boleh dikerjakan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif, sementara kualitas hasil pekerjaan justru dipertanyakan.”Jangan Biarkan Dugaan Penyimpangan Berlalu Tanpa Pemeriksaan
Dugaan pekerjaan yang tidak maksimal harus menjadi perhatian serius, terutama apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, anggaran, spesifikasi teknis, dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan” ujarnya
Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku ( BN )
Redaksi tidak menerima tulisan copy paste AI dan tidak dibenarkan copy paste berita ini tanpa izin
Komentar