Bungonews.net, Bungo-Pelaksanaan Program swakelola revitalisasi SD dan SMP tahun 2026 dikabupaten Bungo diduga sarat masalah,baik persoalan penunjukan tim pelaksana pembangunan satuan pendidikan ( P2SP ) yang tidak melalui musyawarah dan tidak melibatkan masyarakat maupun persoalan tukang dari luar daerah dan diborongkan gelondongan sehingga pihak sekolah menerima pekerjaan selesai alias terima kunci dan persoalan kurangnya transparansi serta kewenangan PLT kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan.
Salah satu diantaranya adalah Revitalisasi SDN 55 Telentam kecamatan Tanah Sepenggal yang menerima bantuan Revitalisasi sebesar Rp 1,1 miliar yang diakui tim P2SP tidak dipilih melalui musyawarah, tidak mencantumkan rincian anggaran pada masing-masing kegiatan dan memborongkan pengerjaan kepada tukang secara gelondongan sedangkan pihak sekolah hanya menerima kunci alias pekerjaan selesai, hal ini tentunya bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis revitalisasi dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
Diketahui revitalisasi SDN 55 Telentam terdiri dari : Rehabilitasi ruang kelas, ruang kepala sekolah dan toilet.
Muhamad Hasbi alias Mamat PLT kepala SDN 55 Telentam dikonfirmasi persoalan penunjukan Tim P2SP tanpa melalui musyawarah dan menunjuk Syamsul guru SD yang tanpa memiliki latar belakang pengetahuan administrasi dan teknis mengatakan ” Saya tidak tahu soal itu dan saya juga tidak mengerti karena saat itu saya sedang sakit sehingga diambil alih oleh operator sekolah ” tuturnya kepada Bungonews ( 14/9/2026 )
Tidak hanya itu, persoalan tidak transparan dan memborongkan pengerjaan kepada tukang dengan sistem upah borongan bukan sistem upah harian, Mamat kembali mengatakan tidak mengerti dan tidak paham dengan aturan serta tidak mengerti dengan administrasi dan teknis ” Saya benar-benar tidak mengerti dengan administrasi dan teknis pak dan saya tahu itu menyalahi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ” ujarnya
Terkait seng bekas yang dikabarkan dibawa ke dinas pendidikan diakuinya seng tersebut diamankan di salah satu tempat karena khawatir hilang kalau dibiarkan disekolah.
Berdasarkan hasil pantauan dan pengakuan beberapa orang kepala sekolah dan tukang yang mengerjakan proyek revitalisasi SD dan SMP dalam kabupaten Bungo mayoritas tukang dari luar daerah bahkan didatangkan dari pulau Jawa dan Sumatra barat mereka menerima upah borongan minimal 20 persen dari nilai proyek sedangkan pihah sekolah hanya menerima pekerjaan selesai dan terima kunci.Misalnya di SMPN 4 Muara Bungo dengan anggaran Rp.1,2 Miliar , SDN 024 Koto Jayo dengan Anggaran Rp.1,2 Miliar dan sejumlah Sekolah lainnya
( BN )
Redaksi tidak menerima rilis / artikel copas AI dan dilarang meng copy paste berita Bungonews tanpa izin
Komentar