Bungonews.net, Tebo – Proyek turap penahan tebing Sungai Batanghari di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menelan anggaran fantastis Rp20,4 miliar dan dikerjakan PT Pulau Bintan Bestari, kini menjadi sorotan tajam.
Bukan hanya diduga mengabaikan aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta kejelasan AMDAL, proyek ini juga menimbulkan dampak kerusakan jalan desa dan semakin meresahkan warga. Ironisnya, perusahaan pelaksana disebut-sebut memiliki rekam jejak bermasalah bahkan pernah masuk daftar hitam (blacklist).
Dalam surat pengaduan resmi, warga Desa Pagar Puding menyampaikan empat poin kritis yang menuntut tindak lanjut serius dari BPBD Tebo, yakni:
1. Kekhawatiran atas kualitas dan proses pelaksanaan turap yang dinilai tidak transparan.
2. Progres pekerjaan yang lamban sehingga berisiko proyek mangkrak alias gagal selesai.
3. Dampak lalu lintas material berat yang menghancurkan jalan desa tanpa solusi nyata.
4. Temuan di lapangan, besi sheet pile yang seharusnya ditanam penuh justru dipotong-potong, memunculkan dugaan kuat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis maupun RAB.
Sekretaris BPBD Tebo, Ahmad Roni, saat dikonfirmasi wartawan, tidak menampik adanya keluhan tersebut. Meski berupaya memberi alasan teknis terkait pemotongan besi sheet pile, dia sendiri mengakui kekhawatiran masyarakat soal kekuatan turap cukup beralasan.
“Soal sheet pile itu ada kalendering, ketika sudah kena tanah keras kalau dipaksa bisa lari (bergeser). Maka sisa besi dipotong. Tapi kalau soal kuat atau tidak, kami tetap minta konsultan memberikan penjelasan lebih detail,” katanya, Selasa (16/9/2025).
Namun, alasan teknis itu tidak meredam kecurigaan masyarakat. Justru makin memperkuat dugaan bahwa pekerjaan senilai puluhan miliar ini berpotensi tidak sesuai standar.
Terkait kerusakan jalan desa akibat lalu lintas material, Roni mengakui ada perubahan kondisi jalan namun menyebutnya belum tergolong rusak berat. Ia hanya berjanji pelaksana akan memperbaiki setelah proyek rampung.
Sementara itu, progres pekerjaan yang lamban juga menjadi sorotan serius. BPBD mengaku sudah berkali-kali melakukan rapat koordinasi untuk percepatan. Namun, hingga kini rekanan dinilai tidak menunjukkan itikad baik. Padahal, musim hujan sudah mulai, dan risiko banjir Batanghari makin tinggi.
“Kami sudah warning, karena hulu Sungai Batanghari ada di Sumatera Barat. Kalau hujan deras, dampaknya ke Tebo juga. Kekhawatiran warga justru jadi pengingat keras bagi semua pihak,” ungkap Roni.
Ironisnya lagi, meski disiapkan dua unit crane di lokasi proyek, satu di antaranya sudah 15 hari tidak berfungsi maksimal. Fakta ini semakin memperkuat kekhawatiran publik: proyek Rp20,4 miliar ini rawan gagal total jika pemerintah daerah dan DPRD Tebo tidak turun tangan tegas.(BN )
Editor : Azwari
Komentar