Bungonews.net, Bungo – Dugaan praktik gratifikasi proyek di Kabupaten Bungo disebut sudah berlangsung bertahun-tahun dan semakin menggila. Ironisnya, hingga kini aparat penegak hukum (APH) seolah menutup mata terhadap praktek kotor ini.
Modus gratifikasi disebut melibatkan suap antara oknum rekanan kontraktor dengan pejabat PPK, kepala OPD, bahkan menyerempet hingga oknum kepala daerah. Praktik ini kerap terjadi jelang proses lelang proyek barang dan jasa, dan memuncak menjelang pemilihan kepala daerah.
> “Suap-menyuap antara kontraktor dan pejabat di Bungo sudah akut. Jika satu kasus terbongkar, akan menyeret banyak pihak yang terlibat,” ujar seorang pengusaha jasa konstruksi asal Bungo yang meminta namanya dirahasiakan
Sumber lain mengungkapkan, selama ini rekanan enggan buka suara karena terus diiming-imingi proyek tahun berikutnya serta takut terseret sebagai pihak pemberi suap. Bahkan, komitmen fee antara kontraktor, konsultan, dan pejabat dilakukan terang-terangan.
“Fee dibayar di depan, ada juga setelah pencairan uang muka. Praktik ini sudah jadi rahasia umum,” bebernya sambil menyebut sejumlah nama oknum pejabat dan rekanan.
Kebobrokan ini kian nyata setelah seorang kontraktor berinisial Z melayangkan somasi melalui kuasa hukumnya, Faisal SH, MH. Z menuntut pengembalian uang ratusan juta rupiah yang disetorkan dengan janji akan mendapat proyek, namun proyek tersebut tidak pernah terealisasi.
“Benar, saya sudah memberikan kuasa hukum untuk menagih kembali uang ratusan juta yang sudah disetor, tapi proyek yang dijanjikan tidak ada,” tegas Z, yang dibenarkan oleh tim pengacaranya Faisal SH, MH dan Rezky.
Namun hingga kini, pihak pengacara mengaku kesulitan menghubungi Z. “Kuasa yang diberikan belum dicabut. Artinya kami tetap berhak melanjutkan, termasuk melaporkannya ke aparat penegak hukum,” ujar Rezky.
Kasus ini menjadi bukti terbuka bahwa dugaan gratifikasi proyek di Bungo bukan sekadar isu. Publik kini menanti keseriusan APH untuk membongkar mafia proyek yang diduga sudah mengakar hingga ke lingkaran elit kekuasaan di Bungo.
Masyarakat mendesak APH segera bertindak sebelum praktek suap ini semakin merusak sendi pemerintahan daerah.(BN )
Komentar