Diminta APH Usut Dana KB Dan Stunting Rp. 4 Miliar Di Dinsos Bungo

BUNGO234 Dilihat

Bungonews.net ,BUNGO – Anggaran Keluarga Berencana di Dinas Sosoal P2KN dan P3A kabupaten Bungo tidak kurang dari Rp. 4 miiliar, Anggaran Sebesad Rp. 4 Miliar yang diperuntukan untuk pembinaan Keluarga Berencana ( KB ) dan penangan Stunting tersebut diduga hanya dihabiskan untuk kegiatan sosialisasi yang dipublikasi melalui media massa , elektronik dan online

Anggaran penbinaan KB yang hanya untuk sosialisasi tersebut sudah sepatutnya di usut oleh aparat penegak hukum ( APH ) pasalnya Kegiatan pembinaan KB dimasing – masing kampung KB sangat minim sekali bahkan tidak sedikit Kampung KB yang vakum

Tidak hanya kegiatan pembinaan KB kegiatan penanganan penurunan angka Stunting pun patut di pertanyakan , begitu juga halnya dengan kegiatan bidang sosial lainnya

Lebih menarik lagi, tahun sebelum terjadi pemindah buku rekening dari rekening bendahara ke rekening pribadi bendarhara , hal ini mengindikasikan adanya yang tidak beres dalam pengelolaan kegiatan di berbagai bidang di instansi tersebut

Terkait pembinaan KB, mayoritas diakui oleh warga kampung KB dalam kabupaten Bungo minim kegiatan
” Tidak ada kegiatan kampung KB , yang ada hanya sosialisasi saja ,kegiatan pembinaan ,kaderasi serta upaya menekan angka kelahiran melalui KB termasuk penangan Stunting jauh panggang dari api ” tutur sumber sembari mengaku diberikan uanh saku sebrsar Rp.50.000 disaat sosialisasi .

Anggaran Rp.4 miliar pertahun untuk KB ini diakui oleh plt, Kadis Sosial P2KB dan P3A kabupaten Bungo, Novalia Eka Putri

” Tahun lalu ( 2022 ) anggaran di bidang Keluarga berencana sebesar Rp. 4 miliar, anggaran tersebut sudah termasuk kegiatan perceparan penurunan angka Stunting ” Tuturnya kepada bungonews

Sayangnya dari anggaran Rp. 4 miliar dibidang KB tersebut belum bisa dijelaskannya berapa besaran nominal khusus penanganan dan penurunan Stunting dan sejauh mana realisasinya

Diminta kepada APH untuk mengusut penggunaan anggaran kegiatan pembinaan KB , Stunting dan anggaran bantuan sosial ,anak telantar dan perlindungan di dinas Sosial yang dicurigai sarat penyimpangan ( BN )

Komentar