Kinerja terus meningkat, APBN siap mendukung perekonomian

Bungonews.net, – Kondisi APBN Januari s.d. Februari 2023 memiliki postur jauh lebih kuat dari periode yang sama tahun lalu, baik penerimaan maupun belanja. Sampai dengan akhir Februari 2023, kinerja realisasi APBN tercatat on track. Total progres belanja pemerintah pusat sebesar 9,71 % senilai 37,46 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan di banding periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar 9,17 % senilai 35,41 miliar. Kondisi di atas menjadi sebuah sinyal positif dan semoga pertanda baik bahwa APBN akan secara efektif dan efisien menjadi stimulus perekonomian Kabupaten Bungo dan Tebo.

Melihat hasil analisis data aplikasi OMSPAN dan MEBE, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dicermati. Pada tahun 2023, Kebijakan Auto Adjustment (AA) masih dipertahanakan dan kegiatan untuk tahapan pemilu mulai menunjukkan tren yang meningkat. Kebijakan AA bisa dimaknai bahwa kebijakan tersebut dianggap efektif untuk meredam potensi risiko guncangan roda perekonomian dalam masa transisi pasca pandemi Covid-19.

Wilayah kerja KPPN Muara Bungo meliputi satuan kerja kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah pada Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Pada tahun 2023, total pagu belanja APBN untuk satker kementerian/lembaga adalah sebesar Rp386,04 miliar, yang terdiri dari Belanja Pegawai (akun 51) sebesar 229,36 miliar, Belanja Barang (akun 52) sebesar 153,7 miliar, dan Belanja Modal (akun 53) sebesar 2,96 miliar. Sedangkan pagu belanja Transfer ke Daerah (TKD) adalah sebesar Rp1.982,23 miliar, sehingga total pagu belanja APBN TA 2023 yang dikelola KPPN Muara Bungo adalah sebesar Rp2,36 triliun.  Dari total pagu belanja APBN tersebut, terdapat pagu DIPA sebesar Rp11,6 miliar atau sekitar 3% dari total pagu kementerian/ lembaga (K/L) pusat yang terblokir melalui mekanisme Auto Adjustment. Dana tersebut berada pada 10 satker di 5 kementerian, dimana sebagian besar masuk kategori belanja barang perjalanan dinas dan honor kegiatan yang pekerjaannya direncanakan dimulai awal semester II Tahun 2023.

Terkait kegiatan Pemilu, terdapat penambahan realisasi sebesar 187% atau hampir dua kali lipat dari semula berjumlah Rp677 juta menjadi Rp1,94 miliar dibandingkan dengan tahun 2022, dimana sebagian besar kegiatan berbanding lurus dengan kinerja pelaksanaan anggarannya.

Sampai dengan 28 Februari 2023, realisasi belanja Satker Kementerian/Lembaga pada wilayah kerja Kabupaten Bungo dan Tebo mencapai Rp37,46 miliar rupiah atau sebesar 9,71%, yang terdiri dari realisasi Belanja Pegawai (akun 51) sebesar Rp26,97 miliar atau 11,76%, realisasi Belanja Barang (akun 52) sebesar Rp10,33 miliar atau 6,73%, dan realisasi Belanja Modal (akun 53) sebesar Rp149,9 juta atau 5,39%. Sedangkan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai 306,8 miliar atau 15,37 % dari total pagu sebesar 1,95 triliun.

Belanja Pegawai (51) terealisasi sebesar Rp26,97 miliar atau 11,76% dari total pagu sebesar Rp229,36 miliar. Angka ini relatif sama dibanding periode yang sama tahun 2022. Jenis belanja ini masuk kategori realisasi yang bersifat rutin dan dapat diprediksi kegiatannya. Sampai akhir Februari 2023, pengeluaran rutin jenis belanja ini berupa gaji dan tunjangan pegawai.

Belanja Barang (52) terealisasi sebesar Rp10,33 miliar atau 6,73% dari total pagu sebesar Rp153,7 miliar. Pagu belanja barang di tahun 2023 bertambah sebesar Rp35,14 miliar atau sebesar 29,6% dibanding tahun 2022. Kenaikan tersebut sebagian besar berada pada satker Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di Kabupaten Bungo maupun Tebo. Kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu sejak bulan Januari 2023 menjadi akselerator penyerapan akun ini selain belanja pemeliharaan kendaraan maupun operasional kantor.

Belanja Modal (53) terealisasi sebesar Rp149,9 Juta atau 5,39% dari total pagu sebesar 2,96 miliar. Apresiasi perlu kita berikan kepada beberapa satker lingkup Kementerian Agama khususnya di wilayah Kabupaten Tebo atas akselerasi belanja modal berupa pengadaan peralatan elektronik serta kendaraan dinas. Adapun penyebab rendahnya realisasi belanja modal ini dipengaruhi beberapa faktor, sebagai contoh, belum keluarnya keputusan tentang Maksimum Pencairan dana PNBP pada satker UPBU Bandara sehingga belum dapat digunakan oleh satker, padahal lebih dari 75% pagu modal ada pada satker UPBU.

Memasuki triwulan kedua TA 2023, diharapkan semua persyaratan administrasi yang bersifat top down atau given dari kantor pusat, sudah diterima lengkap sehingga kegiatan-kegiatan bisa terlaksana sesuai rencana dan dana APBN bisa dimanfatkan lebih efektif sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, yang perlu menjadi perhatian bagi para satker adalah pentingnya keselarasan antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulannya dalam satu triwulan, sehingga penyerapan anggaran dapat direalisasikan sesuai dengan sasaran baik target waktu dan efesiensi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dengan baik.

Selanjutnya, untuk Transfer Ke Daerah (TKD), dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), menyebabkan adanya perubahan struktur transfer ke daerah dalam APBN yang semula menggunakan istilah Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi Transfer Ke Daerah (TKD). Secara lengkap struktur Transfer Ke Daerah berdasarkan sebelum dan sesudah UU No.1 Tahun 2022 dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Total pagu anggaran untuk TKD TA 2023 pada Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo adalah sebesar Rp1,95 triliun, yang terdiri dari pagu DBH sebesar Rp201,49 miliar, pagu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,15 miliar, pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp382,01 miliar, dan  pagu Dana Desa sebesar Rp215,67 miliar. Pada Kabupaten Bungo dan Tebo, tidak terdapat pagu untuk Dana Otonomi Khusus maupun Dana Keistimewaan.

Adapun total realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) per 28 Februari 2023 mencapai Rp306,8 miliar atau 15,37%. Pada Kabupaten Bungo, telah terealisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)  sebesar Rp96,03 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10,78 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp27,05 miliar, sedangkan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I masih nihil. Pada Kabupaten Tebo, telah terealisasi penyaluran DAU sebesar Rp89,34 miliar, penyaluran DBH sebesar Rp28,4 miliar, penyaluran  DAK sebesar Rp28,4 miliar, dan penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar Rp31,03 miliar.

Terkait dengan penyaluran Dana Desa, KPPN Muara Bungo selalu berkoordinasi dengan Pemda Kab. Bungo dan Tebo, khususnya DPMD dan BPKAD/Bakeuda, dalam setiap tahapan pengajuan Dana Desa, untuk mengindentifikasi dan mengatasi kendala-kendala yang ada, sehingga penyaluran Dana Desa dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat waktu. Percepatan penyaluran Dana Desa perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, karena melalui program yang tepat, Dana Desa semestinya dapat digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Diharapkan dengan percepatan penyaluran Dana Desa, dapat segera digunakan untuk mendanai kegiatan operasional serta pembangunan sarana dan  prasarana desa, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber  : kepala KPPN Muara Bungo

Facebook Comments

ADVERTISEMENT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *