oleh

Tahun Telah Berganti Proyek Rp. 3,6 Miliar Jembatan Gantung Ds Lubuk Benteng Belum Rampung

Bungo news .net, Bungo – Tahun 2022 ini sejumlah proyek puluhan bahkan ratusan miliar yang dikelola oleh Balai Jalan Nasional provinsi Jambi tidak rampung dikerjakan sehingga berakibat terganggu nya arus mudik , begitu juga halnya dengan jembatan gantung di dusun Lubuk Benteng kecamatan Bathin III kabupaten Bungo- Jambi

Sisi kiri jembatan gantung Ds lubuk Benteng belum di pasang Abutment (29/12/2022)

Proyek jembatan gantung yang bersumber dari dana APBN tahun 2022 senilai Rp 3,6 Miliar ( Rp. 3.699.736.000,- ) yang mestinya rampung dikerjakan pada bulan November namun hingga saat ini masih saja belum selesai dikerjakan

Sisi kanan Jembatan gantung Ds lubuk benteng baru tahan pengecoran abutment (29/12/2022)
Sisi kanan Jembatan gantung Ds lubuk benteng baru tahan pengecoran abutment (29/12/2022)

Proyek jembatan gantung yang disebut – sebut proyek Pokir anggota DPR RI asal Jambi yang dikerjakan oleh CV .Cempaka Indah yang diawasi oleh konsultan pengawas PT.Globat Teknik Multidesain KSO PT.Laras Sembada terpantau media Bungonews (29/12/2022) masih jauh panggang dari api

Tidak hanya itu proyek yang sebelum nya kontraktor kabur ini terlihat Abutmen baru selesai di cor sisi kanan sungai Batang Bungo sedangkan sisi kiri sungai belum dikerjakan sama sekali yang hanya terlihat pasangan tiang pancang saja

Proyek yang luput dari pantauan media dan lsm ini diakui oleh sumber Bungo news sudah terlambat ” Memang sudah terlambat bang , saat ini masih dikerjakan apakah nanti di putus kontrak atau dilanjutkan saya juga tidak tahu bang ” Tutur sumber yang sengaja tidak di tulis identitasnya ( 29/12/2022)

Sumber lain ketika yang juga berkompeten merasa kaget proyek aspriasi anggota dewan tersebut belum juga tuntas ” Waduh, waktu sudah berakhir bang kok masih juga belum rampung ” tuturnya via telpon

Tidak rampung nya kegiatan APBN tahun 2022 di PUPR dirjen Bina Marga jalan Nasional Jambi ini patut dipertanyakan dan patut di usut oleh aparat penegak hukum ( APH ) karena kuat dugaan terjadi persekongkolan yang mestinya putus kontrak atau denda keterlambatan

Tunggu khabar selanjutnya di edisi berikutnya. ( bN / war )

Facebook Comments

ADVERTISEMENT

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.