Bungonews.net, BUNGO -Carut marut pada perusahaan milik daerah ( BUMD ) yang dikelola oleh PT.Bungo Dani Mandiri Utama ( BDMU ) sejak beberapa tahun belakangan dinilainya tidak transparan baik penujjukan direktur utama tanpa melalui RUPS maupun persolan pengelolaan keuangan ,managemen dan aset BUMD yang diduganya tidak memberikan kontribusi kepada daerah serta persoalan penjualan saham BUMD di PKS PT.Bungo Limbur ditanggapi serius oleh Darmawan F.SH anggota DPRD Kabupaten Bungo
Darmawan minta perusahaan milik daerah PT.Bungo Dani Mandiri Utama di audit oleh tim independen Badan pemeriksa keuangan jika perlu di audit oleh akuntan publik
” Benar bang , nampaknya uang negara dirampas begitu saja oleh oknum- oknum ” tutur ketua Fraksi PKS yang juga anggota komisi III DPRD Bungo menanggapi kasus di BDMU sebagaimana di publikasi Bungonews.net
Darmawan yang dikenal vokal yang juga pernah bekerja sebagai jurnalis di Media Bungonews dan harapan rakyat ini dengan tegas mengatakan ” Saya minta kepada BPK RI untuk mengaudit BMUD dan diminta oknum yang terlibat mempertanggung jawabkan nya ” Tegasnya
Jika perlu audit dilakukan sejak tahun 2009 sampai tahun 2022 sekarang ” tambahnya
Permintaan Darmawan agar BUMD/BDMU di audit bukan tidak beralasan dan tidak sesuai fakta namun justeru kondisi Perusahaan milik daerah tersebut sudah tidak jelas lagi karena selama ini BDMU /BUMD hanya memberikan keuntungan bagi oknum sekelompok orang saja tanpa memberikan kontribusi terhadap daerah , diantara nya usaha pupuk subsidi , pengelolaan hotel wiltop Bungo plaza, usaha simpan pinjam dan usaha jasa transportasi angkutan bandara Muara Bungo dan mitra usaha PKS Bungo limbur yang dijual saham nya serta problem lainnya ( BN.R.001)
Komentar