oleh

Peluang dan Potensi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa ” ULP Lahan Basah “

Oleh : Azwari

Sejumlah kasus terjeratnya sejumlah pejabat dan sejumlah kepala daerah mayoritas diawali dari dugaan komitmen fee proyek yang berpotensi Gratifikasi, Peluang ini tidak bisa lepas dari pengadaan barang jasa yang diproses di Unit layanan Pengadaan ( ULP ) sehingga tidak mustahil ULP jadi lahan basah tindak pidana korupsi

Celah korupsi pengadaan barang dan jasa ini biasanya diawali dari perencanaan dan pengadaan yang sudah dikavling – kavling untuk jatah oknum tertentu bahkan tidak mustahil oknum rekanan berani membayar dimuka dari komitmen fee yang disepakati dan tidak mustahil juga sejumlah rekanan menjadi sponsor dan jadi donatur suksesi pemilihan kepala daerah .

Patut dicurigai sejumlah proyek dimonopoli oleh oknum rekanan kontraktor dengan modus memakai bendera perusahan jasa konnstruksi lain ( pinjam pakai ) padahal dapat buktikan dan dipastikan sebagai pelaksana proyek adalah satu rekanan kontraktor

Cara lain untuk mengetahui peluang korupsi yang melibatkan ULP ini dapat di deteksi dari dokumen kerangka acuan ( KAK ) yang memuat
latar belakang, nama pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis. sehingga sangat rawan anggaran menjadi besar ( Mark – Up ) dan juga dapat dilihat dari peserta lelang itu sendiri dan perusahan yang lolos dan patut dipertanyakan dan dicurigai tender proyek yang di ulang , biasa nya tender ulang ini diduga adanya pemenang proyek bukan perusahaan yang diinginkan

Selanjutnya dapat dilihat dari dokumen harga perkiraan sementara ( HPS ) dan dapat diungkap dari mana sumber informasi yang digunakan PPK dalam menyusun HPS tersebut

Dokumen tersebut bisa mengungkap sumber informasi yang digunakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS.

Persekongkolan ,kesepakatan dan komitmen fee proyek serta monopoly proyek tersebut bukan tidak terjadi di kabupaten Bungo bahkan sudah menjadi perbincangan dikalangan rekanan kontraktor lokal namun disayangkan tidak satupun dari rekanan kontraktor yang berani menyampaikan ke publik dan ke aparat penegak hukum ( APH )

Disisi lain APH pun belum memiiki keseriusan untuk mengungkap persoalan dugaan gratifikasi tersebut , barangkali faktor penyebab nya dikarenakan belum ada perintah atau persetujuan dari atasan nya sendiri atau bisa saja masih ragu untuk memulainya .

Sebagai contoh adanya keterlibatan ULP dalam dugaan korupsi misalnya kasus pengadaan Sarana Instalasi ruang Operasi ( SiRO ) rumah sakit Umum Daerah H.Hanafie Muara Bungo pada tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp.7,3 miliar yang menyebabkan kerugian mencapai Rp.1,2 miliar sehingga yang menjerat oknum Pokja ULP kabupaten Bungo yang diduga melibatkan banyak oknum lainnya .

Celah korupsi pengadaan barang dan jasa yang tidak bisa lepas dari keterlibatan ULP /Pokja yang disebutkan diatas masih ada lagi celah lain yakni legalitas ,klasifikasi perusahaan serta specifikasi teknis dan lisensi yang dibuktikan dengan sertifikasi serta jaminan ketersediaan barang dan jaminan mutu dan jaminan kerusakan patut di pertimbangkan , pasalnya tidak sedikit barang bermerek produk dari luar negeri menjadi kendala disaat barang yang disediakan tidak memiliki suku cadang spark park menyebabkan barang tidak bisa digunakan lagi .

Terkait pengadaan barang dan jasa yang disebutkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Perpres nomor 16 pengganti Perpres nomor 54 tahun 2010 .

Tulisan ini dibuat hanya persfektif penulis dan dugaan yang disinkronisasikan dengan realita dilapangan ,semoga bermanfaat

 

( Redaksi )

Facebook Comments

ADVERTISEMENT

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed